Seperti kita ketahui bersama, tugas Guru sebagai pendidik sekaligus Orang Tua kedua kita di lingkungan yang sering kita sebut Sekolah adalah memberikan pendidikan akademis maupun moral sekaligus sebagai tauladan atau contoh bagi seluruh anak didiknya. Namun Guru, sebagai seorang manusia, kadang-kadang juga bisa lupa terhadap fungsinya tersebut.
Kasus penyelewengan dana RAPBS yang dilakukan oleh KASEK dan Bendahara II Komite Sekolah SMA 8 Yogyakarta merupakan bentuk kekhilfan yang akhirnya bisa menodai keteladanan yang seharusnya mereka miliki. Seperti di tulis Harian Umum Kedaulatan Rakyat dalam tajuk rencananya, “Kalau hal itu memang benar adanya, maka keduanya merupakan orang-orang yang cenderung berperilaku kurang terpuji bagi kalangan dunia pendidikan. Perbuatan dan yang dilakukannya justru berlawanan dengan jiwa dan semangat sebagai pendidik yang harus mengedepankan keteladanan kepada anak didik” (KR 29/11).
Jika kita telusuri lagi, sebenarnya tidak hanya SMA 8 Yogyakarta saja yang tertimpa kasus ini. Namun, jauh sebelum itu pun telah beberapa kali ditemukan kasus yang hampir serupa antara lain seperti yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Sukasari 05 Kota Tangerang, 14 sekolah dasar di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, MTsN Dusun Sipirok Kecamatan Hamparan Perak Labuhan Deli, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyah Desa Karangasem Kecamatan Jenu Kab. Tuban, dan beberapa kasus lain dengan jumlah penyelewengan yang tidak sedikit.
Adanya kasus-kasus seperti ini yang berkembang bak jamur di musim hujan di Bumi Pertiwi Indonesia, menunjukkan gejala-gejala degradasi moral yang ternyata telah menjangkit kalangan pendidik. Pendidik yang mempunyai kedudukan mulia dan sangat dihormati di tengah-tengah masyarakat. Pendidik yang seharusnya memiliki rasa, cipta, dan karsa. Pendidik yang seharusnya pula memiliki rasa asih, asah, dan asuh. Pendidik sebagai penata perilaku. Pendidik yang seharusnya siap diteladani. Haruskah sikap-sikap keteladanan tersebut dinodai oleh kepentingan-kepentingan pribadi para oknum pendidik? jawabannya kembali kepada moral mereka sebagai pendidik. Hanya saja perlu diingat bahwa “Guru kencing berdiri, Murid Kencing Berlari”, dan tentunya kita tidak ingin generasi muda kita menjadi semakin rusak dengan tindakan-tindakan tak edukatif dari oknum-oknum pendidik di Indonesia.
hhmm…..yang saya tahu kata2 “penyelewengan” dan kata “pelanggaran” mempunyai makna yang berbeda.
kalo penyelewengan identik dengan korupsi dan sebagainya, tapi kalo kata pelanggaran itu identik dengan penulisan atau laporan yang salah, jadi menurut saya kata2 penyelewengan jangan terlalu di tonjolkan dulu kalo ternyata hanya salah dalam laporan saja. Pak AS yang dituduh menyelewengkan ternyata hanya melanggar dalam laporan, dan ternyata dari info yang saya dapat guru2 dan siswa pun setuju dengan kata2 “pelanggaran” daripada “penyelewengan”
kalo udah begini gimana bro????
@fery: kata penyelewengan yang sekarang saya pakai hanya mengacu pada artikel yang ditulis oleh Harian Kedaulatan Rakyat pada Tajuk Rencana tanggal 29 November 2007. Saya disini mencoba berpihak secara obyektif dimana apa yang saya tulis, bukan kehendak dari keinginan sendiri melainkan berdasarkan dari artikel2 media. Saya sendiri tidak mau berpendapat lebih jauh, sementara saya tidak memiliki informasi yang jelas mengenai suatu kasus yang terjadi.