Nih barusan dapet informasi dari seorang teman kalau Depdiknas lewat Pusat Perbukuannya mempunyai rencana untuk membeli hak cipta buku (terutama buku pelajaran) dari penerbit. Meskipun udah telat banged..banged..dan banged (maklumlah gara-gara sok sibuk jadi sering ketinggalan informasi) saya mencoba memberikan sedikit pendapat mengenai informasi ini. Well, karena cuman sebatas pendapat, ya mungkin juga salah mungkin juga benar.
Mendengar rencana itu tentu saja ada perasaan senang di dalam hati. Bagaimana tidak, ternyata pemerintah sudah mulai serius menangani masalah pendidikan di Indonesia. Namun, rencana ini bener-bener harus diolah dengan matang karena denger-denger pemerintah sudah bersedia mengalokasikan dana sampai 20 milyar rupiah (wow, fantastis sekali…).
Implementasi dari rencana ini adalah dengan pengalihan hak buku yang dapat dilakukan dengan dua alternatif. Pertama, pengalihan hak lisensi. Cara ini dapat dilakukan dengan pola e-book (buku elektronik) . Dengan memiliki lisensi, maka dimungkinkan untuk mengunduh materi dari internet atau dari compact disk(CD).
Cara kedua, penyerahan hak cipta. Dalam penyajian semacam ini, pencipta memiliki hak untuk mengalihkan ciptaannya kepada pemegang hak cipta. Pengalihan hak cipta tersebut dapat dilakukan dari penulis kepada pemerintah, maupun dari penerbit kepada pemerintah.
Benar-benar rencana yang sangat mulia. tapi rencana ini akan berjalan bukannya tanpa dampak, terutama dampak terhadap penerbit yang bersangkutan. Sebenarnya, dari informasi yang saya dapat, IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) sendiri pada prinsipnya tidak begitu keberatan dengan rencana tersebut sebatas pengalihan hak lisensi untuk pembuatan eBook. Namun untuk penyerahan hak cipta, yang memungkinkan penggandaan buku tanpa ijin penerbit, IKAPI sendiri masih keberatan karena bisa merusak infrastruktur yang sudah ada sekarang ini.
Boleh-boleh saja pemerintah melakukan berbagai cara untuk mengatasi harga buku yang dianggap mahal. Tapi, saya belum bisa memahami bila cara yang ditempuh justru sampai merusak infrastruktur yang sudah ada.
Menurut saya, kalau pemerintah mau menekan harga buku, terutama buku pelajaran, cari cara lain yang bisa saling menguntungkan. Misalnya, dengan mengalihkan dana untuk pembelian hak cipta untuk mensubsidi buku pelajaran.
Nah, untuk implementasi di lapangan, tampaknya juga akan mengalami kesulitan. Apabila IKAPI hanya “merestui” pembuatan eBook, berarti buku-buku gratis yang ada nantinya akan berwujud virtual. Untuk bisa mengakses eBook, yang pasti setiap siswa/sekolah harus memiliki koneksi internet. Tidak berhenti sampai di situ saja, ketika eBook tersebut telah berhasil diunduh, siswa yang ingin membacanya -minimal- harus memiliki komputer atau jenis gadget lain.
Permasalahannya adalah, belum setiap siswa/sekolah belum memiliki koneksi internet dan kalaupun ada, saya bisa menjamin, bahwa tidak semua siswa punya Komputer (terutama bagi siswa-siswa kurang mampu). Kalaupun akhirnya pihak sekolah memfasilitasi untuk mengunduh eBook dari internet kemudian mencetak eBook itu dengan printer dan kemudian difotokopi untuk dibagi-bagikan kepada siswanya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan semua itu? Dan kalau hasil penggandaan tersebut tidak dijilid, saya yakin buku-buku itu tidak tahan lama di tangan para siswa. Dengan demikian, bukankah akhirnya yang dapat menikmati fasilitas ini adalah siswa-siswa dari golongan menegah ke atas?
Yah, ini semua hanya sebuah pendapat. Anda boleh setuju, boleh juga tidak. Majulah Pendidikan Indonesia!!!
Gitu ya.. Hmm…
*manggut – manggut.., ngelus jenggot..
saya ga setuju…saya karyawan salah satu penerbit nasional….kalo pemerintah jd seperti itu sya mo makn apa??gaji dr mana??pecat lg, nyari kerja lg…ga menguntungkan pihak penerbit…!!!
kalau pragram pemerintah itu terlaksana, aku tak bisa membayangkan betapa pemerintah akan menambah pengangguran karena para pegawai di penerbit akan diphk. Habis tidak ada yang beli buku lewat penerbit. kasihan juga ya. aku seteju banget lho klo pemerintah mensubsidi aja. podo entukke.
duaratus limapuluh berapa? banyak kali, yak, nolnya?
hanya satu kata
PROYEK!!!
@okto silaban : geleng-geleng kepala.. sambil ngelus-ngelus perut…
@boled : sabar boz…
@wawan : setuju sama ente boz.
@fayray : wekz… kalo sini dapet cipratannya ya gak papa sih.. *kaburrr
Kalau memang bener-bener pelaksanaannya sih gak pa pa, tapi biasanya sesuatu yang berbau pemerintah itu… ya gitu deh. Trus, apa pemerintah udah siap buat segala fasilitasnya terutama daerah yang masih terpencil. Repot juga kan?
Birokrat kita itu pada umumnya GAPTEK. Sok tahu IT. Padahal kalau ditanya, Pernahkan memanfaatkan e-book yang bertebaran dari luar negeri ? Pasti gak ngerti. Maka sudah dapat dipastikan mereka tidak “mudeng” bagaimana sulitnya memanfaatkan e-book menjadi buku yang bisa dibaca kemana-mana oleh siswa. Belum lagi bila dilihat standar yang dibuat BSNP. Maklum walau mereka katanye orang pinter-pinter, namun apakah mereka orang yang profesional dalam bidang penerbitan buku ? Mereka tidak akan lebih profesional dari penerbit kecil sekali pun. Emang bukan pekerjaan mereka …
@Hermawan : Sssstt…jangan keras-keras mas ntar ada yang tersinggung lho?! hehehe…
Mereka kan orang-orang pinter yang “pinter” cari duit. Apapun programnya yang penting ujung-ujungnya Duit.
mana janjinya tentang buku2 yg udah di beli?????????????????
beri situsnya donk!!!!!!!!!!!!!
pemerintah yang sangat q percayai……
yah!!!!!!!!!!!!!!!!
mohon!!!!!!!!!!!!
kawan-kawan nih banyak yg buruk sangka dan pesimistis, yg dilakuin pemerintah itu cukup baik untuk mendapatkan dukungan, karena tindakannya upaya meningkatkan dan memajukan pendidikan indonesia dan kualitas generasi penerus, so SBY en JK Maju terus Lakukan Yg Terbaik…