PLTN Haruskah Ditolak?

PLTNPenolakan sekelompok masyarakat terhadap rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik nuklir (PLTN) kembali memuncak belakangan ini. Kalau pada 5 Juni 2007 demo anti-PLTN dilakukan di Jepara, pada 12 Juni 2007 penolakan dilakukan di Kudus. Demonstrasi penolakan PLTN tersebut tentu sangat wajar dan bahkan harus dilakukan jika memang dipastikan PLTN akan merugikan kita semua, khususnya komunitas di Jepara, Kudus, Pati, dan sekitarnya. Sebaliknya, jika argumen yang disampaikan lebih merupakan propaganda sepihak atau masih berupa pengandaian, rasanya terlalu tergesa-gesa jika PLTN harus ditolak. Apalagi jika kita ketahui pada tingkat global, proyek PLTN bukan barang baru, melainkan sudah merupakan kebutuhan yang mesti dipertimbangkan sebagai satu alternatif pembangkit tenaga listrik.

Argumen

Benar memang bahwa pembangunan PLTN seperti juga kegiatan pembangunan lainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Salah satu dampak negatif PLTN yakni bahaya radiasi yang dapat membunuh makhluk hidup. Namun, pembangunan PLTN juga memiliki dampak positif bagi masyarakat. Dengan PLTN secara bertahap pembebasan karbondioksida ke atmosfer, yang menjadi menyebab pemanasan global, dapat dibatasi. Selain itu dapat pula dikurangi emisi gas SO2, VHC, dan Nox sehingga membantu mengurangi hujan asam dan pembatas emisi gas rumah kaca (lihat Adiwardoyo, 2006).

Anehnya, argumen yang dijadikan penolakan terhadap PLTN kini tidak lagi dibatasi pada dampak langsung substantif dari keberadaan PLTN, tetapi sudah melebar ke mana-mana. Bahkan lebih parah lagi, pembangunan PLTN dikait-kaitkan dengan kemungkinan akan menurunkan hasrat investor untuk melakukan investasi di negeri ini. Demikian pula, argumen klasik seperti kasus bom Hiroshima dan Nagasaki serta kasus Tragedi Chernobyl 1986 di Rusia juga diangkat sebagai dasar pertimbangan sosial, politik, dan keamanan perlunya PLTN untuk ditolak. Masyarakat juga ‘dikompori’ dengan akan terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja pabrik rokok di Kudus dan kemungkinan penggusuran lahan sebagai akibat pembangunan proyek, kasus Lapindo, dan masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi saat ini.

Argumen tersebut tentu sah-sah saja dan pemerintah harus berterima kasih atas masukan-masukan tersebut. Namun, rasanya tidak proporsional jika argumentasi tersebut dijadikan dasar untuk penolakan PLTN. Oleh karena itu, inti masalahnya lebih terletak bagaimana kita semua mempersiapkan diri untuk membangun PLTN yang aman, murah, bersih lingkungan dan mampu menyejahterakan masyarakat, bukan beramai-ramai demo untuk menolak PLTN dimaksud. Lantas, bagaimana jalan keluar konkretnya?

Jalan keluar

Paling tidak ada tiga jalan keluar yang dapat dilakukan untuk mendorong pembangunan PLTN. Pertama, persiapan PLTN harus secara matang dilakukan pemerintah, baik dalam arti kualitas SDM, teknologi yang digunakan, ketersediaan energi, maupun aspek keselamatan. Kedua, pemerintah dan semua pihak harus memberikan pembelajaran yang cerdas kepada masyarakat tentang PLTN dengan segala masalahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, terutama dalam menyikapi bahaya radiasi yang mungkin terjadi. Caranya tidak saja sebatas pendidikan dan latihan di lapangan, tetapi juga dengan cara pemutaran film maupun dengan mengajak langsung masyarakat di lingkungan lokasi PLTN ke reaktor nuklir yang ada.

Ketiga, penting dipikirkan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di satu pihak dan sekaligus menjadi jaminan bagi masyarakat jika sekiranya terjadi dampak negatif dari PLTN di pihak lain. Masalah kepercayaan itulah yang sebenarnya menjadi salah satu faktor kunci mengapa masyarakat menolak pembangunan PLTN. Berbagai kasus, seperti lumpur Lapindo, pengambilalihan lahan masyarakat di Meruya, Jakarta, dan Pasuruan, Jawa Timur, merupakan contoh-contoh ketidakpercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah. Masalah itu jugalah yang menjadi salah satu pertanyaan masyarakat Jepara (termasuk masyarakat Desa Balong, Kecamatan Kembang) yang ditemui penulis beberapa waktu lalu. Menurut mereka, bagaimana mungkin kita dapat mengatasi dampak buruk PLTN jika masalah Lapindo saja sampai saat ini belum jelas pemecahannya?

Oleh karena itu, penolakan atau penerimaan masyarakat terhadap pembangunan PLTN tidak hanya terletak pada upaya pemerintah meyakinkan kemampuan teknologi yang digunakan, tetapi juga penting dalam memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap dampak yang akan ditimbulkan PLTN. Untuk itu, peran LSM dan seluruh komponen masyarakat selayaknya bukan beroposisi untuk menggagalkan proyek yang mahapenting itu, melainkan semestinya lebih mencari solusi bagaimana PLTN itu dapat menguntungkan masyarakat dan kemajuan bangsa ini. Semoga

Sumber: Media Indonesia, Selasa, 19 Juni 2007, Hal.6 Kol.5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s